Tidak tersedia versi lain

• REGULASI PEMBUATAN SURAT IZIN PRAKTIK (SIP) DOKTER UMUM DI KOTA BANDUNG, KABUPATEN BANDUNG, DAN KABUPATEN BANDUNG BARAT
  REGULASI PEMBUATAN SURAT IZIN PRAKTIK DOKTER UMUM DI KOTA BANDUNG, KABUPATEN BANDUNG, DAN KABUPATEN BANDUNG BARAT Setiap dokter di Indonesia wajib memiliki Surat Izin Praktik (SIP) sebagai perlindungan hukum dalam menjalankan praktiknya, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dan UndangUndang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Regulasi pembuatan SIP bersifat desentralisasi, sehingga terdapat perbedaan dalam pelayanan, persyaratan, dan waktu penyelesaian di tiap daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi regulasi dan pembuatan SIP di Kota Bandung, Kabupaten Bandung, dan Kabupaten Bandung Barat, serta perbedaannya. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik purposive sampling. Sampel terdiri dari unit perizinan Dinas Kesehatan dan DPMPTSP di masing-masing daerah. Data dikumpulkan melalui wawancara dan analisis dokumen sekunder. Hasil menunjukkan bahwa pembuatan SIP dilaksanakan secara online melalui DPMPTSP masing-masing daerah dengan proses verifikasi oleh DPMPTSP (administrasi) dan Dinas Kesehatan (teknis) hingga penerbitan digital. Persyaratan telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, namun terdapat perbedaan persyaratan tambahan yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah berdasarkan otonomi daerah. Kendala yang ditemukan mencakup masa transisi aturan SKP, permohonan mendekati tenggat waktu, serta tingginya jumlah permohonan di tengah keterbatasan SDM, yang menyebabkan keterlambatan penerbitan SIP. Disimpulkan bahwa regulasi SIP serupa di ketiga daerah dengan perbedaan persyaratan tambahan. Diperlukan penyamarataan kebijakan dan sistem terintegrasi antara Dinas Kesehatan, DPMPTSP, dan SI-SDMK untuk meningkatkan efisiensi. Kata kunci: Otonomi Daerah, Surat Izin Praktik